INDOLINE.ID, KOTA JAMBI – Ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Jambi menerima manfaat santunan jaminan kematian dalam acara yang berlangsung di Kantor Lurah Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pada Kamis (13/3/2025).
Penyerahan santunan secara simbolis dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.
Kemas Faried menyampaikan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, terutama dalam menjamin kesejahteraan para Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kota Jambi.
“Kami tentunya sangat mendukung program Pemkot Jambi. Sebelumnya, saya juga ikut bersama Ibu Pj Wali Kota memberikan santunan kepada Ketua RT untuk menjamin keselamatan dan perlindungan kerja mereka,” ujar Kemas Faried.
Kemas Faried mendorong agar program jaminan sosial bagi para RT di Kota Jambi dapat terus ditingkatkan karena manfaatnya yang sangat besar bagi masyarakat.
“Program seperti ini harus kita tingkatkan, karena ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat,” ujarnya.
Santunan sebesar Rp42 juta diserahkan kepada ahli waris Alm. Markis, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua RT 01, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Hendra Elvian menjelaskan, program ini merupakan bentuk sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti Ketua RT.
“Kami bersinergi dengan Pemkot Jambi untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu, mendapatkan perlindungan apabila terjadi risiko terhadap tulang punggung keluarganya,” katanya.
Hendra berharap santunan yang diberikan dapat membantu ahli waris untuk melanjutkan kehidupan dan membuka peluang usaha bagi keluarga yang ditinggalkan.
“Harapan kami, santunan ini bisa memberikan manfaat yang nyata serta harapan berkelanjutan bagi keluarga penerima,” tutupnya.
Dengan adanya program ini, Pemkot Jambi dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memperluas cakupan perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja non-formal yang berperan penting dalam pembangunan daerah. (*)
Discussion about this post