INDOLINE.ID, KOTA JAMBI — Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan yang terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil. Penandatanganan yang berlangsung di Aula Lantai 6 Kantor Wali Kota ini menjadi simbol keseriusan pemerintah kota dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Dalam wawancara usai penandatanganan, Maulana menekankan bahwa dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perwujudan tanggung jawab nyata yang diemban sebagai kepala daerah.
Artikel lainnya
“Perjanjian kinerja ini bukan hanya tentang saya sebagai wali kota, tetapi tentang bagaimana seluruh OPD dan ASN Kota Jambi bekerja dengan arah yang sama. Kita harus kompak dan kolaboratif,” ujarnya.
Perjanjian ini mencakup sejumlah indikator strategis, antara lain peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan yang merata, pelayanan publik berbasis digital, serta percepatan reformasi birokrasi. Menurut Maulana, indikator-indikator tersebut tidak bisa dicapai tanpa inovasi dan rasa memiliki dari seluruh elemen pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, dengan mencontohkan program penataan pasar dan digitalisasi sektor parkir melalui sistem non-tunai QRIS. Walaupun secara teknis dilaksanakan oleh dinas tertentu, keberhasilan program tetap ditentukan oleh keterlibatan aktif seluruh OPD.
“Misalnya penataan pasar, memang Satpol PP yang bertindak di lapangan, tapi dinas lain pun harus ikut merasakan denyut program itu. Begitu juga program jukir digital, bukan hanya urusan Dishub, tapi semua perangkat daerah harus mendukung,” tegasnya.
Selain membahas komitmen kinerja, Maulana juga menyampaikan respons pemerintah terhadap sejumlah aduan masyarakat, termasuk dugaan Pungutan Liar (pungli) di ruang layanan publik.
“Kita sudah terima pengaduannya dan sedang kita telusuri kebenarannya. Tidak semua aduan bisa langsung dibenarkan, tapi itu jadi sinyal penting untuk mengevaluasi pelayanan kita,” ungkapnya.
Ia menilai pengaduan publik sebagai pintu masuk untuk perbaikan sistem secara menyeluruh, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Maulana kembali menegaskan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak bisa dicapai secara individual, melainkan melalui kerja kolektif dan kesatuan visi.
“Saya ingin semua lini kompak. Kita harus bergerak sebagai satu tubuh, satu arah. Bukan berdiri sendiri-sendiri. Karena itulah arti sebenarnya dari perjanjian kinerja ini,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post