INDOLINE.ID, KOTA JAMBI – Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Untuk pertama kalinya, Kota Jambi meraih Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2025 dengan Predikat Utama, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian KLA.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi kepada Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, di Auditorium K.H. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).
Wali Kota Maulana menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama seluruh unsur di Kota Jambi.
Artikel lainnya
“Predikat ini kami dedikasikan kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak, seluruh OPD, organisasi vertikal, Forum Anak Angso Duo, anak-anak Kota Jambi, dan seluruh warga Kota Jambi. Ini adalah wujud komitmen kita untuk terus memberikan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus bagi mereka,” ujarnya.
Menurut Maulana, keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang ramah dan aman bagi anak-anak.
“Semoga kita dapat konsisten meningkatkan komitmen kita untuk terus memberikan hakhak terhadap anak anak di Kota Jambi dan juga perlindungan khusus terhadap anak-anak kita sehingga Kota Jambi menjadi Kota Layak dan kota yang ramah dan aman bagi anak-anak Kota Jambi,” tuturnya.
Kementerian PPPA mencatat, terdapat 355 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima penghargaan KLA 2025. Proses penilaian berlangsung hampir satu setengah tahun, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan, penilaian dilakukan mulai Januari hingga Juni 2024, dilanjutkan evaluasi di tingkat provinsi pada Juli–Desember 2024. Hasilnya kemudian diserahkan ke Kementerian PPPA untuk proses verifikasi akhir pada Januari–Maret 2025, sebelum difinalisasi bersama kementerian/lembaga terkait pada April–Juni 2025.
Arifah menuturkan, kebijakan KLA pertama kali digagas pada 2006 dan penghargaan perdana diberikan pada 2011. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030, sesuai amanat UU Perlindungan Anak.
“Kita ingin mewujudkan kota dan kabupaten yang memberikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak-anak Indonesia,” katanya.
Namun, ia mengungkapkan salah satu indikator yang hingga kini belum bisa dipenuhi oleh daerah mana pun, yakni bebas dari iklan rokok atau memiliki kawasan tanpa rokok.
Discussion about this post