Indoline.id, SURAKARTA — Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., yang juga menjabat Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), mengikuti Rapat Gabungan Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, serta Ketua Komwil I hingga VI APEKSI di Kota Surakarta, Kamis (03/09/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, khususnya tindak lanjut hasil Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026. Forum itu juga mencermati berbagai perkembangan kebijakan nasional yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah.
Sebagai ruang untuk menghimpun masukan dan memperkuat komunikasi publik, rangkaian agenda tersebut turut dirangkai dengan kegiatan Media Jumpa Wali Kota.
Artikel lainnya
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian APEKSI adalah penguatan ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah. APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), agar lebih mampu mengakomodasi perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan, serta kebutuhan masing-masing kota.
Selain persoalan fiskal, berbagai agenda strategis perkotaan turut dibahas, di antaranya transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), penyederhanaan regulasi, perubahan iklim, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, investasi, konektivitas antarwilayah, hingga pembangunan berbasis kawasan.
Dalam keterangannya, Wali Kota Maulana mengatakan, terdapat sejumlah isu penting yang menjadi pembahasan dalam forum tersebut, salah satunya terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), termasuk tata kelola pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.
“Kita dari Kota Jambi juga menyampaikan bahwa dengan adanya Sekolah Rakyat, alhamdulillah respons masyarakat sangat baik. Fasilitas sekolahnya juga sangat baik,” ujar Maulana.
Menurutnya, sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.
“Yang paling penting aksesnya mudah dijangkau. Begitu juga di bidang kesehatan dan pelayanan publik lainnya,” katanya.
Sebagai Ketua Komwil II APEKSI, Maulana juga menyuarakan pentingnya penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
Ia menilai konektivitas yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus barang, perdagangan dan jasa, sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau ini terhubung, mulai dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu, arus barang, perdagangan dan jasa tentunya bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Maulana berharap berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah melalui APEKSI dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan suara-suara kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI ini bisa mendapatkan kebijakan, sehingga semua kota bisa tumbuh dan berkembang, serta menjadi kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat,” pungkas Wali Kota Maulana. (*)
Discussion about this post